SAP Kewarganegaraan

SAP Matakuliah Kewarganegaraan
Untuk lengkapnya silahkan Klik Download silabus-pendidikan-kewarganegaraan-ok.pdf

Pertemuan Ke-	Tujuan Instruksional  Umum	Tujuan Instruksional Khusus
1	a. Menjelaskan secara kritis dan objektif latar belakang dan tujuan pembelajaran PKn di PT b. Meyakini nilai –nilai Pancasila sebagai orientasi PKn agar menjadi pedoman berkarya lulusan PT	Pembelajaran tentang pentingnya PKn sebagai MPK dapat dilakukan melalui model pembelajaran Critical Incident (pengalaman penting) yakni dengan mengingatkan kembali pengalaman penting belajar PKn ketika masih di jenjang sekolah. Adapun langkah-langkahnya 1. Menyampaikan isi PKn sebagai MPK 2. Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman penting ketika belajar PKn di sekolah diikuti dengan penyampaian materi 3. Membantu mengindentifikasi nilai-nilai penting apa yang didapatkan dari belajar PKn 4. Mengkonfirmasi manfaat dan arti penting PKn sebagai MPK di PT
2	a. Mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran faham nasionalisme Indonesia b. Memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan	Pembelajaran tentang identitas nasional dapat diawali dengan kajian literatur yakni memberi kesempatan mahasiswa membaca berbagai sumber tentang idenitas dan faham nasionalisme di Indonesia, memberi pertanyaan kunci, mencatat kata-kata penting dan mengungkapkan kembali dengan kata-kata sendiri Pembelajaran selanjutnya dapat dilakukan dengan diskusi isu aktual perihal identitas, misal identitas budaya Indonesia diklaim oleh bangsa lain. Selanjutnya meminta mahasiswa memposisikan diri, apa sikap dan apa yang perlu dilakukan? Pada bagian akhir pembelajaran dapat dikonfirmasi tentang pentingnya bangsa memiliki identitas

3	a. Mengemukakan pentingnya konstitusi bagi negara	Konsep kunci dalam pembelajaran ini adalah pentingnta konstitusi bagi negara Indonesia dan perilaku yang konstitusionalis. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan model resume kelompok dari materi yang ada , dilanjutkan dengan presentasi dan tanya jawab dengan kelompok lain. Pembelajaran selanjutnya dapat dilakukan dengan pelacakan kasus dari media, misal contoh perilaku pejabat negara yang konstitusional dan yang tidak konstitusional, memberi tanggapan dan memposisikan diri Memberi konfirmasi tentang pentingnya perilaku konstitusional dalam hidup bernegara
4	b. Menerima secara kritis UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia c. Menampilkan perilaku konstitusional dalam hidup bernegara	Konsep kunci dalam pembelajaran ini adalah pentingnta konstitusi bagi negara Indonesia dan perilaku yang konstitusionalis. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan model resume kelompok dari materi yang ada, dilanjutkan dengan presentasi dan tanya jawab dengan kelompok lain. Pembelajaran selanjutnya dapat dilakukan dengan pelacakan kasus dari media, misal contoh perilaku pejabat negara yang konstitusional dan yang tidak konstitusional, memberi tanggapan dan memposisikan diri Memberi konfirmasi tentang pentingnya perilaku konstitusional dalam hidup bernegara
5	a. Menganalisis hubungan negara dan warga negara b. Menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara	Pembelajaran dapat dilakukan dengan kajian konstitusionalitas terhadap UUD 1945 yang mengatur perihal hak dan kewajiban dan contoh undang-undang yang berisi pengaturan akan hak dan kewajiban warga negara Melalukan bursa gagasan untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban baik dari negara maupun warga negara Membuat dan mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan beberapa orang tentang pelaksanaan dari hak dan kewajibannya selama ini, memberi komentar dan memposisikan dirinya

6	c. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang	Pembelajaran dapat dilakukan dengan kajian konstitusionalitas terhadap UUD 1945 yang mengatur perihal hak dan kewajiban dan contoh undang-undang yang berisi pengaturan akan hak dan kewajiban warga negara Melalukan bursa gagasan untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban baik dari negara maupun warga negara Membuat dan mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan beberapa orang tentang pelaksanaan dari hak dan kewajibannya selama ini, memberi komentar dan memposisikan dirinya
7	a. Menganalisis makna demokrasi dan prinsipprinsipnya b. Mengemukakan hakekat demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila) c. Menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia d. Mendukung pendidikan demokrasi di perguruan tinggi	Pembelajaran tentang demokrasi dapat diawali dengan melakukan kajian literatur diikuti dengan pertanyaan-pertanyaa kunci, menemukan kata-kata penting dan mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri Dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia lalu dipresentasikan Berbicara di depan publik dengan topik “pentingnya pendidikan demokrasi bagi kawula muda” Penilaian
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9	a. Menguraikan makna Indonesia sebagai negara hukum b. Mendeskripsikan hubungan negara hukum dengan HAM	Pembelajaran tentang negara hukum dan HAM dapat dilakukan dengan Bursa gagasan dengan topik bilamana negara tidak berdasar atas hukum Telaah kasus pelanggaran HAM, misal dengan media koran atau film. Mahasiswa memberi komentar, penilaian dan memposisikan diri atas kasus tersebut. Mengkonfirmasi tentang pentingnya negara berdasar atas hukum dan jaminan akan HAM
10	c. Menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupannya sebagai warga negara d. Mendukung penegakkan HAM di Indonesia	Pembelajaran tentang negara hukum dan HAM dapat dilakukan dengan Bursa gagasan dengan topik bilamana negara tidak berdasar atas hukum Telaah kasus pelanggaran HAM, misal dengan media koran atau film. Mahasiswa memberi komentar, penilaian dan memposisikan diri atas kasus tersebut. Mengkonfirmasi tentang pentingnya negara berdasar atas hukum dan jaminan akan HAM
11	a. Menjelaskan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa b. Menjelaskan konsepsi wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia	Pembelajaran dapat dilakukan dengan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya memiliki wawasan nusantara dalam berbagai bidang. Mahasiswa akan salin bertukar pengetahuannya tentang wawasan nusantara

12	c. Memberi contoh implementasi wawasan nusantara di era global	Pembelajaran dapat dilakukan dengan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya memiliki wawasan nusantara dalam berbagai bidang. Mahasiswa akan salin bertukar pengetahuannya tentang wawasan nusantara
13	a. Mengemukakan unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia b. Menerapkan pendekatan astagatra dalam pemecahan masalah c. Menganalisis potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global	Pembelajaran dapat diawali dengan kajian literatur diikuti dengan pertanyaanpertanyaa kunci, menemukan kata-kata penting dan mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri Membuat dan mempresentasikan laporan kelompok tentang kondisi suatu ketahanan di suatu wilayah Melakukan bursa gagasan tentang ragam potensi ancaman yang dihadapi Indonesia diera global
14	a. Mengemukakan pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural b. Memilih strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia c. Mendukung integrasi di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika	Pembelajaran dapat dilakukan melalui Pelacakan Isu Dalam Media Massa, yaitu mahasiswa secara berkelompok ditugasi untuk melacak berita yang berisi masalah disintegrasi di Indonesia , memberi komentar tentang latar belakang terjadinya kasus tersebut dan memberi ide tentang solusi apa yang tepat untuk mengatasinya

Achmad Sanusi. 2006. “Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi” dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan

                Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn UPI.

Afan Gaffar.1999. Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Agussalim, Dafri. 1998. Nasionalisme: Suatu Tantangan Reformasi (Makalah Seminar). Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.

Aidul Fitriacida Azhari. 2005. Menemukan Demokrasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Anderson, Benedict. 2001. Imagined Communities: Komunitas-komunitasTerbayang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Armaidy Armawi. 2012. Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan

                Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi” , tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta

As’ad Said Ali. 2009. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.

Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.

Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta. Baidhawy, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Penerbit Erlangga.200

Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Kartasaputra, 1986, Sistematika Hukum Tata Negara, Bina Aksara, Jakarta

Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI.

Buku Pedoman, Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia, Lemhannas RI Tahun 2011.

Chaidir, Ellydar. 2007. Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Christine Sussana Tjhin. “Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN” CSIS Working Paper

                Series, November 2005. Dapat diakses pada http://www.csis.or.id/papers/wps054

Darmaputra, 1988, Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Declaration of Human Rights, http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml Departemen Pertahanan RI.2008. Buku Putih Pertahanan. Jakarta: Dephan

Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed). Demokrasi: Klasik dan Modern. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Eep Saefulloh Fatah. 1994. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ermaya Suradinata, 2001. Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan NKRI, dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor VI, Agustus 2001.

Ermaya Suradinata. Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Jurnal Ketahanan Nasional No VI , Agustus 2001

Franz Magnis Suseno. 1997. Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia.

Freddy Kalidjernih. 2009. Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan.Bandung : Widya Aksara Press

Georg Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Terj. I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Hans J Morgenthou. 1989. Politik Antar Bangsa. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Hendra Nurtjahyo. 2006. Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.201

Hidayat, Arief. 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Analisis Kritis dari Perspektif Ketatanegaraan (Makalah Seminar). Semarang: TidakDiterbitkan.

                http://wrks.itb.ac.id/app/images/files_produk_hukum/uud_45.pdf Video hak asasi manusia http://www.youtube.com/watch?v=Gji2hhtxURA

Ichlasul Amal & Armaidy Armawi.(ed). 1998. Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta ; Gajah Mada Universitas Press

Iriyanto Widisuseno, 2006, Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis,

Ismail, Faisal. 1999. Agama dan Integrasi Nasional (Makalah). Yogyakarta:Tidak Diterbitkan.

Jimly Asshidiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Jakarta :Sinar Grafika.

Kaelan, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Kaelan, MS, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, Edisi Pertama, 2012.

Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.

Kate Nash,. 2000. Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics and Power. Massachusetts. Blakwell Publise

Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN 1998-2003

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Koento Wibisono, 2006, Revitalisasi dan Reorientasi MPK, Makalah Simnas III Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2005,       Pedoman Umum     Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara, PT.    Cipta Prima            Budaya, Jakarta

Lubis, M.Solly. 1982. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.

Mahfud MD. 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta:Gama Media.

Makalah Seminar Nasional Jati Diri Bangsa, Jakarta

Makalah Simnas IV. MPK, UNS Surakarta.

Mardenis. 2010. Ketahanan Nasional. Dimuat dalam fkunand 2010. Files .wordpress.com/2011/07/ketahanan-nasional.ppt Diakses tanggal 28

                Nopember 2012

Martosoewignjo, Soemantri. 1981. Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali.202

Maswadi Rauf. 1997. Demokrasi dan Demokratisasi. Pidato pengukuhan Guru Besar FISIP UI, tanggal 1 November 1997 di Salemba, Jakarta.

Mirriam Budiardjo. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi Jakarta: Gramedia.

Mohammad Hatta.1953. Kumpulan Karangan. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.

Mohammad Hatta.1966. Demokrasi Kita. Jakarta: Pustaka Antara. MPK, UNDIP.

Mutakin, Awan. 1998. Studi Masyarakat Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nilai-Nilai Kebangsaan, sebuah pengantar, May. Jend. TNI (Purn) E. Imam

                Maksudi, Pada Ceramahan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, 24September 2012.

Notonagoro, 1967, Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila, Jakarta, PantjuranTudjuh.

Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Fak Filsafat UGM,Yogyakarta.

Oetojo Usman dan Alfian, 1991. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Berbegara, Jakarta : BP-7 Pusat

Padmo Wahyono. “Demokrasi Politik Indonesia“ dalam Rusli Karim & Fausi

Rizal. 1991. Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan. Jakarta: Tiara Wacana Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Pembinaan Kebangsaan Indonesia, R.M. Sunardi, Tahun 2003, Dismpaikan dalam Penataran dan Loka                 Karya Dosen Kewarganegaraan, Kodam Jaya, 17 Februari 2003. Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancaila, TIM IDKI, Jakarta, Edisi Kedua, 2008. Pengamalan Nilai-Nilai          Pancasila dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional, Marsda TNI (Purn) Gunaryadi, SE, MSc, pada Ceramahan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, 24 September 2012. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang                 RPJMN 2010-2014 Problem Epistemologis, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Prof.DR. H. Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL) dan Center for Democracy and Human Rights               (DEMOS). 2011. Laporan Riset Indeks Demokrasi Asia 2011: Potret Indonesia. Jakarta: FISIP UI.203

Samekto, Adji dan Kridalaksana, Doddy. 2008. Negara dalam Tata Tertib Hukum Internasional (Diktat). Semarang: (Tidak Diterbitkan).

Samuel Huntington. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.

Samuel________________ “Prospek Demokrasi” dalam Bernard    E Brown.1992. Perbandingan Politik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

               

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, MPR RI.

               

Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

SiswonoYudohusodo, 2005, Pancasila, Globalisasi dan Nasionalisme Indonesia,

Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia.

Sri Soemantri. 1974. Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Bandung:Penerbit Alumni.

Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung:Nusa Media.

Sudarsono, Yuwono (Ed.). 1982. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik. Jakarta: PT Gramedia.

Suhino. 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

Sukarna. 1981. Demokrasi Versus Kediktatoran. Bandung: Alumni.

Sumartana, Th. 2001. Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia.Yogyakarta: Interfidei.

Sunardi. 1997. Teori ketahanan nasional. Jakarta; HASTANAS

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.

Tim ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewargaan. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, Pendidikan

Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa, Alfabeta,Bandung.

Udin Winataputra. 2001. Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematik Pendidikan Demokrasi. Disertasi UPI. Tidak diterbitkan.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.204

Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak asasi Manusia

Utrecht, E. 1966. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta.

Wheare, K.C. 2010. Konstitusi-konstitusi Modern (Terjemahan). Yogyakarta: Nusamedia.

Wibowo, I, 2000, Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, Gramedia, Jakarta.

Winarno, 2007 : Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Bumi Aksara: Jakarta.

Winarno.2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Bumi Aksara

Zamroni. 2001. Pendidikan untuk Demokrasi. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

------------. 2002. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan . Bagian II . Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas

_______ 2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.